Jika kita berbicara kebijakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan maka akan kita temui banyak kebijakan yang berpihak kepada masyarakat terutama kepada buruh.
Anies Baswedan, sebagai Gubernur DKI Jakarta telah melakukan beberapa kebijakan yang dianggap pro-buruh selama menjabat. Beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan banyak pro buruh dan memenuhi hak-hak buruh.
Meskipun buruh bisa dikatakan secara rutin melakukan demo-demo terkait tuntutan mereka atas kenaikan UMP dan aneka tuntutan lainnya tapi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memilih untuk mengayomi dan mendengar suara mereka.
Berikut adalah beberapa di antaranya antara lain:
- Menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta: Anies Baswedan telah menetapkan UMP DKI Jakarta yang setiap tahunnya bahkan ditahun 2022 UMP DKI Jakarta diputuskan oleh Anies sebesar Rp.4.641.854 yang kemudian digugat oleh APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan UMP DKI Jakarta adalah Rp.4.573.845. Kemudia atas desakan buruh, maka pemprov DKI Jakarta melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan ujungnya adalah memenangkan sebagian tuntutan APINDO. Meski naik turun, UMP DKI Jakarta tetap mengalami kenaikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan mampu memenuhi kebutuhan.
- Program pembebasan PBB untuk mereka yang memiliki NJOP dibawah 2 Milyar. Program ini berupaya untuk meringankan beban buruh dan masyarakat pada umumnya.
- Program kartu pangan untuk buruh sehingga buruh dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga murah dan terjangkau. Hal ini bertujuan untuk meringkan beban masyarakat terutama buruh
- Memberikan kartu pekerja kepada 44.926 penerima bantuan senilai 600-800ribu per bulan
- Bantuan untuk buruh yang terdampak Covid-19. Ganasnya Covid-19 juga berdampak pada buruh DKI Jakarta dimana ada sebagian yang mengalami WFH (work from home) sampai PHK karena bisnis tidak bisa berputar selama pandemi. Dan kebijakan ini membuat buruh yang terdampak menjadi ringan karena ada support dari pemprov DKI Jakarta.
Semakin ringan beban yang dipikul oleh masyarakat maka akan semakin dekat dengan pintu kesejahteraan. Tentunya hal ini tidak dapat diraih dengan sendiri melainkan harus didukung oleh berbagai pihak baik buruh, serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.Sebagai gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah berupaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang memihak masyarakat meski tidak semuanya mendukung tapi harus dilakukan agar kepentingan orang banyak dapat diutamakan.
Foto Idxchannel